Risiko Utang Bengkak dari Paket Bantuan Rp405 T ala Jokowi
Direktur Riset CORE Piter Abdullah Redjalam mengatakan risiko pembengkakan utang muncul karena pemerintah tengah membutuhkan dana besar untuk penanganan dampak penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia, baik di bidang keselamatan manusia hingga ekonomi.
Sayangnya, kebutuhan sumber dana tidak bisa sepenuhnya ditutup oleh penerimaan perpajakan. "Dari luar negeri, harga komoditas menurun imbas dari melambatnya permintaan, termasuk harga minyak mentah yang anjlok di bawah US$25 per barel. Ini dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara negara-negara produsen minyak, khususnya Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak," ujarnya, Kamis (9/4).
Sementara di dalam negeri, penyebaran virus corona membuat permintaan masyarakat menurun dan aktivitas industri melemah, sehingga indeks manufaktur jatuh ke level 45 pada Maret 2020. Padahal, sektor industri merupakan penyumbang terbesar mencapai 30 persen pemasukan pajak bagi negara.
BACA JUGA : AGEN TOGEL - Polisi Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan Selama PSBB Jakarta
Pengajuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Penerimaan perpajakan yang turun jauh mau tidak mau membuat pemerintah harus menutup kebutuhan fiskal tahun ini dengan penerbitan utang. Sebab, kebutuhan dana diperkirakan menimbulkan defisit anggaran akan melebar ke Rp852 triliun atau setara 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sayangnya, penerbitan surat utang masih sangat bergantung pada investor asing sekitar 35 persen sampai 40 persen. Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba," katanya.
BACA JUGA : AGEN TOGEL - Jabar dan Bekasi Ajukan PSBB Covid-19 ke Menkes
Buktinya, nilai tukar rupiah langsung terjerembab ketika modal asing berbondong-bondong keluar dari Indonesia dengan nilai mencapai Rp145 triliun pada Februari-Maret 2020. Hal ini membuat imbal hasil (yield) surat utang meningkat dan beban biaya penerbitan lebih besar di masa mendatang.
Pemerintah sendiri mengestimasi kebutuhan dana dari penerbitan utang akan naik 41,15 persen dari Rp389,32 triliun menjadi Rp549,55 triliun pada tahun ini. Estimasi ini juga tertuang dalam Perpres 54/2020.
Masalah lain, ketergantungan pada modal asing menimbulkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab, ketika capital outflow terjadi, maka suplai dolar AS akan berkurang di dalam negeri, sehingga menekan kurs rupiah.
Saat ini, rupiah setidaknya sudah terdepresiasi sekitar 17,4 persen pada periode Januari-Maret 2020. "Jika dibandingkan dengan negara lain, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia," tutur Piter.
BACA JUGA : AGEN TOGEL - TAFSIRAN MIMPI DAN BUKU MIMPI 2D
Selain risiko peningkatan utang dan pelemahan rupiah, CORE juga melihat ada risiko pengetatan likuiditas dan maraknya penerbitan surat utang korporasi. Pasalnya, pelebaran defisit anggaran akibat kebutuhan dana jumbo corona akan membuat pemerintah menyedot pasokan likuiditas di perbankan dalam negeri.
Kekhawatirannya pasokan likuiditas untuk korporasi menipis, sehingga menutup kebutuhannya dari penerbitan surat utang swasta. Sayangnya, kondisi ekonomi yang tertekan di global dan nasional hanya akan membuat beban utang korporasi meningkat karena perlu menawarkan yield yang lebih tinggi dalam persaingan pencarian modal.
"Peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89 persen utang luar negeri swasta berdenominasi dolar AS dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar," imbuh dia.
Risiko lebih parah bahkan bisa dirasakan industri komoditas dan jasa. Sebab, ada risiko penurunan harga komoditas yang bisa memperburuk tingkat pendapatan dan selanjutnya menekan arus kas (cash flow) hingga risiko gagal bayar.
BACA JUGA : AGEN TOGEL - TAFSIRAN MIMPI DAN BUKU MIMPI 3D
3 Rekomendasi
Atas berbagai risiko tersebut, CORE memberi tiga rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mendahulukan penerbitan surat utang berdenominasi rupiah untuk pasar dalam negeri, termasuk Bank Indonesia.
"Penerbitan surat utang domestik dengan pola pembelian oleh BI memungkinkan pemerintah untuk menetapkan suku bunga atau kupon yang lebih rendah dengan tenor yang wajar," kata Piter.
Pemerintah juga tidak akan terbebani oleh pembayaran bunga surat utang yang tinggi dalam kurun waktu panjang. Di sisi lain, kebijakan pembelian surat utang oleh BI diperkirakan tidak akan mendorong inflasi di tengah pandemi corona.
Kedua, pemerintah perlu lebih jeli dalam menyusun jadwal penerbitan surat utang. Menurut Piter, pemerintah tidak perlu terburu-buru menutup kebutuhan likuiditas dari surat utang.
BACA JUGA : AGEN TOGEL - TAFSIRAN MIMPI DAN BUKU MIMPI 4D
"Selain cadangan devisa, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman IMF, perjanjian kerjasama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed," terang dia.
Ketiga, penerbitan surat utang sebaiknya usai pandemi corona mereda. Sebab, ketika itu tingkat imbal hasil akan lebih baik karena tingkat suku bunga acuan bank-bank sentral di dunia masih cukup rendah.
"Hal ini berpotensi mendapatkan permintaan yang tinggi pada bunga kupon yang lebih baik dengan tenor yang wajar," pungkasnya.
BACA JUGA : AGEN TOGEL - EREK EREK DAN KODE ALAM
PROMO AGEN TOGEL - TOGEL ONLINE - TOGEL ONLINE - JUDI ONLINE - JUDI TOGEL - BANDAR TOGEL - BOBA4G - BOBA4D
Tidak ada komentar:
Posting Komentar